Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Ekologi

PENGANTAR

 Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah ber­kembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pen­dahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelan­jutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai “suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk me­menuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi”(Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). 

Bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangun­an. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/per­luasan (expansion) atau peningkatan (improvement) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Munculnya isu pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan seiring dengan gagasan pembangunan berkelanjutan. Munculnya strategi pembangunan  berkelanjutan (sustainable development), sekitar tahun 1970-an seiring dengan merebaknya masalah lingkungan. Hal ini ditandai dengan paradigma pembangunan ekonomi konvensional dengan mengejar pertumbuhan ekonomi semata, namun melahirkan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam (SDA). Karena itu, pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang  berkelanjutan menjadi penting untuk dikaji. Deklarasi Stockholm 1972 menuju Rio de Janeiro 1992, sampai dengan Rio + 10 di Johanesburg 2002, menekankan perlunya koordinasi dan integrasi SDA, SDM, dan sumber daya buatan dalam setiap pembangunan nasional, dengan pendekatan kependudukan, pembangunan, dan lingkungan sampai dengan integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, tiga pilar pembangunan berkelanjutan adalah masyarakat (society), lingkungan (environment), dan ekonomi (economy).

Dalam pembangunan berkelanjutan, SDA tidak hanya sekedar dieksploitasi untuk mengejar nilai ekonomis saja, melainkan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup. Artinya, dalam konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang berwawasan lingkungan, memerlukan upaya yang sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup sering pula dikemukakan sebagai pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pentingnya pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan, setidaknya terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yakni:
(1) pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana;
(2) pembangunan berkesinambungan sepanjang masa; dan
(3) peningkatan kualitas hidup generasi.

Perhatian yang lebih besar terhadap lingkungan hidup sebenarnya adalah bagian dari perjalanan ke arah pembangunan yang berkualitas, suatu pembangunan yang tidak hanya mengejar jumlah tetapi menuju mutu. Yang terpenting bukan hanya seberapa besar kemakmuran material bisa dicapai tetapi bagaimana mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Hanya dalam iklim pembangunan yang demikianlah kelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup mampu menjelma dalam kemauan politik yang kuat dan didukung oleh semua kalangan utamanya para pelaku pembangunan di desa.

Di Indonesia, seiring dengan perkembangan dan perubahan tatanan kehidupan bangsa yang sesuai dengan tuntutan rakyat, mengharuskan pemerintah melakukan perubahan dan penyesuaian kebijaksanaan, salah satunya kebijaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kebijaksanaan itu mengarahkan kepada perkembangan yang berkelanjutan, mewujudkan integritas dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan pada kelestarian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya dengan mengintegralkan semua komponen. Aktivitas masyarakat sendiri menjadi salah satu faktor yang signifikan yang mempengaruhi keberlangsungan hidup suatu ekosistem. Oleh karena itu sering dikatakan  bahwa manusia (penduduk) memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, sebagai pendukung pendorong pembangunan (dalam artian insan lingkungan) yang bertindak memperhatikan lingkungan dan keberlangsungan hidupnya, dan di lain sisi, manusia ialah beban dari  pembangunan itu sendiri. Artinya, jumlah penduduk yang besar semakin membebani pembangunan khususnya pembangunan lingkungan hidup. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya-upaya pemberdayaan yang berbasis pada masyarakat di suatu daerah secara sistematis dan terencana dengan baik dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kemitraan di dalam masyarakat itu sendiri; menumbuhkembangkan kemampuan dalam lingkungan masyarakat di sekitar; meningkatkan daya tanggap masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial terhadap lingkungan mereka; dan memberikan kontribusi saran dan pendapat juga informasi lingkungan yang bermanfaat  bagi kelestarian lingkungan hidup setempat. Pentingnya keterlibatan masyarakat bukan sekadar objek, melainkan sekaligus subjek dalam mencapai kelestarian lingkungan hidup. Artinya, warga desa sebagai bagian dari masyarakat berhak untuk berperan serta dan ambil bagian dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana tercermin dalam Pasal 5, ayat 1, 2 dan 3, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan.

Keterlibatan warga desa sebagai kesatuan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup sejalan dengan  pendekatan dalam pembangunan dengan pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia (people-centered development).

Pendekatan ini telah mengundang kebangkitan kembali dengan semangat baru yang lebih bersifat partisan pembangunan masyarakat. Pendekatan pembangunan seperti ini merupakan suatu elemen dasar dari suatu strategi  pembangunan yang lebih luas, bertujuan untuk mencapai suatu transformasi berdasarkan nilai-nilai yang berpusat pada manusia dan potensi-potensi yang ditawarkan oleh teknologi maju berdasarkan informasi. Pembangunan yang berpusat pada manusia, memandang manusia sebagai warga masyarakat, sebagai fokus utama maupun sumber utama  pembangunan, dan nampaknya dapat dipandang sebagai suatu strategi alternatif pembangunan masyarakat yang menjamin komplementaritas dengan pembangunan bidang-bidang lain, khususnya bidang ekonomi. Paradigma ini memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek tetapi sebagai subyek yang menentukan tujuan yang hendak dicapai, menguasai sumber sumber, mengarahkan proses yang menentukan hidup dan perilaku mereka. Paradigma ini adalah suatu perspektif atau pandangan environment development dalam konteks pemberdayaan masyarakat yang memberikan ruang gerak yang sangat penting sebagai kekuatan di luar Negara, dalam hal ini masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk proaktif dalam proses pembangunan lingkungan hidup. Peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok perlu diberdayakan. Adapun organisasi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah organisasi yang berpotensi sebagai wadah informasi dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu kelompok tani, LSM yang ada, satuan satuan masyarakat adat, dan kelompok masyarakat konservasi. Hal ini dikarenakan organisasi tersebut selain membantu pemerintah, dapat pula berfungsi sebagai agen pembaharu dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam usaha pemberian peran secara nyata oleh pemerintah terhadap masyarakat dan keterlibatannya terhadap proses pembangunan lingkungan dapat diwujudkan dengan cara dilibatkannya masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan hingga evaluasi pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mempunyai kepedulian dan rasa memiliki atas setiap program pembangunan terutama yang berorientasi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat dan lingkungan. Maksud yang lain adalah agar ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dapat dikurangi karena tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam menjamin kesuksesan, kesinambungan dan pengembangan program yang dibuat oleh pemerintah. Dalam kaitan ini peran masyarakat secara individu dan kelompok adalah perpanjangan tangan pemerintah sebagai agen pembaharu, yang pada akhirnya melalui kelompok inilah dimulai perubahan budaya dan perilaku masyarakat dari yang acuh tak acuh menjadi masyarakat yang peduli dan sadar lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan berwawasan lingkungan, mau tidak mau, adalah merupakan keharusan bagi pemerintah ataupun masyarakat.

Kita bisa melihat bentuk nyata pada Program Menabung Pohon oleh Direktorat Lingkungan Pertamina Foundation yang ikut berperan aktif dalam menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan, khususnya di wilayah binaannya. Pentingnya peran tersebut sejalan dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di desa, yang sebagian besar memanfaatkan dan menggantungkan pada SDA yang tersedia. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi SDA sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, sekaligus sumber kehidupan masyarakat, Direktorat Lingkungan Pertamina Foundation perlu membangun komitmen bersama untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan agar sesuai dengan visi, misi dan tata nilai pada Pertamina Foundation.

Ada beberapa hal yang ingin dicapai dalam Program Menabung Pohon, selain meningkatkan oksigen (O2), keberlangsungan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan juga mendorong meningkatnya pembangunan desa yang meliputi :

  • Perekonomian Desa
    Meningkatkan penghidupan masyarakat dan pembangunan sarana ekonomi berbasis potensi lokal, pengembangan usaha mikro, kelembagaan ekonomi dikaitkan dengan sumber daya manusia.
  • Sosial Budaya Desa
    Pembangunan pendidikan, sosial, dan penguatan adat istiadat dalam ragka pengembangan partisipasi masyarakat.
  • Mitigasi bencana
    Penataan ruang desa dengan fungsi khusus yaitu mitigasi bencana berupa pembangunan daerah rawan bencana dan tempat untuk menampung pengungsi ketika terjadi bencana.
  • Lingkungan hidup
    Penataan lingkungan yang menjaga keseimbangan holistik antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung dalam upaya menjaga pelestarian alam sebagai penghidupan sebagian besar masyarakat. Penataan dilakukan juga terhadap pengelolaan di sekitar sektor pertanian termasuk perkebunan, dan kehutanan  untuk meminimalisasi ketidakseimbangan desa.

PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang di sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai sutu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 214 tentang Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 114 ayat (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut pasal 116 ayat (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa, bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Tujuan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut:

  • Mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan;
  • Menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan Pembangunan Daerah;
  • Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran Pelaksanaan dan Pengawasan;
  • Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
  • Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya desa secara efisien dan efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

Kebijakan perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman-pedoman dan ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan pelaksanaan(memanage) pembangunan desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat, antara lain :

  • Produktifitas kegiatan ekonomi seperti pertanian dan peternakan mengalami peningkatan;
  • Proses produksi sedang mengalami perubahan cukup berarti melalui adaptasi teknologi;
  • Komersialisasi sudah cukup tinggi.
    Pasar digunakan untuk menjual hasil dan membeli input produksi.
  • Penggunaan tenaga kerja luar dan adanya pasar upah tenaga kerja makin berkembang;
  • Pemanfaatan teknologi baru;
  • Produksi berorientasi pasar.
    Sebagian besar dijual untuk pasar sehingga jenis komoditas yang diproduksi selalu disesuikan dengan keadaan harga pasar.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Bertolak dari uraian di atas Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan untuk memberdayakan untuk memberdayakan dan memantapkan serta menguatkan Pemerintahan Desa. Kebijakan dimaksud antara lain:

  • Pemantapan kerangka aturan;
  • Penataan kewenangan dan standar pelayanan minimal Desa;
  • Pemantapan kelembagaan;
  • Pemantapan administrasi dan keuangan Desa;
  • Peningkatan sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan desa dan;
  • peningkatan kesejahteraan para penyelenggara pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, program prioritas yang hendaknya sangat penting dilakukan meliputi :

  • Pemantapan kerangka aturan.
    Lingkup kegiatannya yaitu mempercepat penyelesaian Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan prinsip keanekaragaman, demokratisasi, otonomi serta partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
  • Penataan Organisasi dan kewenangan.
    Lingkup kegiatannya yaitu penataan Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa beserta kewenangan yang harus dimilikinya.
  • Pemantapan sumber pendapatan dan kekayaan desa.
    Lingkup kegiatannya yaitu penataan manajemen perimbangan keuangan antara Kabupaten/Kota dengan Desa terutama mengenai alokasi dana desa.

Bahwa berbicara mengenai pembangunan artinya kita berbicara mengenai perubahan, kemajuan masyarakat, kemajuan teknologi, perluasan wawasan dan pola pikir masyarakat, perilaku dan gaya hidup masyarakat. Dan semua itu tidak lepas dari yang namanya proses perluasan, proses peningkatan, baik itu untuk kepentingan masyarakat maupun diri sendiri.

 

Referensi :
1. https://facilitatortrainingpf.wordpress.com/2015/04/22/perencanaan-pembangunan-desa-berbasis-lingkungan/
2. Frank, Andre Gunder. (1984). “Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi”. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
3. Galtung, Johan. (1980). “Why the Concern with Ways of Life”, GDIP Project, Oslo: United Nation University.

Gerakan Sedekah Pengetahuan

Peranan kaum intelektual dalam pemberdayaan desa sangatlah penting. Ilmu pengetahuan dan teknologi dibutuhkan dalam pengelolaan sumberdaya desa. Karena itu, kita butuh lembaga yang mampu menjembatani hubungan kuat kampus-kampung untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di perdesaan.

Kolaborasi kerja kampus-kampung ada dalam gerakan Barikade (Bengkel Rekayasa Industri Skala Desa). Gerakan ini dipelopori oleh Empat Sekawan, yaitu Yossy Suparyo (Cilacap), Arief Setyabudi (Bekasi), Sutardjo Ps (Bandung), dan Dodiet Prasetyo (Banyumas). Empat tukang insinyur itu menggerakkan Barikade bermodal sedekah pengetahuan.

Apa itu sedekah pengetahuan? Barikade memulai gerakan sedekah dengan berbagi gagasan dan pengalaman. Barikade mengembangkan media online (http://barikade.desamembangun.id) untuk menyebarluaskan artikel dan hasil kajian. Singkatnya, pengetahuan tak lagi berada dalam benak mereka (tacit knowledge), tapi pengetahuan itu sudah mereka tuangkan dalam pengetahuan yang sistematis (explicit knowledge).

Selain itu, Barikade mendorong proses alih teknologi melalui program pengembangan kapasitas pelaku industri desa. Ambil contoh, mereka melatih para pengelola bengkel las yang tersebar di pojok-pojok kampung agar mampu membaca gambar teknik.Gambar teknik merupakan media komunikasi antara rekayasawan (engineer) dan praktisi manufaktur yang akan memproduksi berbagai teknologi/mesin cukup di desanya.

Belakangan ini, Barikade mulai merambah ada pengorganisasian beragam gagasan dan praktik baik (best practice) pengembangan teknologi tepat guna. Langkah ini bertujuan untuk memobilisasi sumberdaya di kawasan perdesaan. Strategi ini akan mendorong lahirnya industri skala desa, terutama industri yang bergerak pada pengolahan bahan baku. Dengan kata lain, desa akan menjadi penggerak ekonomi di Indonesia.

Kemunculan industri di desa akan memicu efek domino, seperti peningkatan pendapatan, perbaikan pelayanan publik, akses ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat desa. Mari bersedekah pengetahuan!

Teknologi Canggih Itu Penting, Kemandirian Teknologi Itu Harus

Yossy Suparyo (Baju Batik) dan Arief Setiabudi (Baju Putih)
Yossy Suparyo (Baju Batik) dan Arief Setiabudi (Baju Putih)

Judul ini saya ambil dari quote bijak Kang Arief Setiabudi dalam sebuah perbincangan ringan di serambi rumahnya, di bilangan Kota Bekasi. Sebuah pilihan sulit, terlebih bagi masyarakat yang hidup di tengah gemerlap kemudahan dan rayuan produk manufaktur impor yang terpapang di gerai pamer toko dan pasar. Lanjutkan membaca “Teknologi Canggih Itu Penting, Kemandirian Teknologi Itu Harus”

Barikade Wujudkan Kemandirian Teknologi Lewat Platform Pengetahuan Terbuka

Bengkel Rekayasa Industri Skala Desa (Barikade) mengusung tradisi berbagi dan pengetahuan terbuka (open knowledge) untuk mewujudkan kemandirian teknologi.

Tradisi berbagi menciptakan metode belajar yang demokratis, tidak ada pihak yang monopoli klaim kebenaran karena proses belajar tercipta secara dialogis. Pengetahuan terbuka memungkinkan siapa saja dapat mengakses sumber belajar, mempelajari, menyebarluaskan, serta melengkapi kelemahan-kelemahan secara kolektif.

Untuk membangun tradisi berbagi, Barikade mempertemukan orang-orang yang memiliki perhatian pada dunia rekayasa dan engineering dalam ruang belajar bersama, sharing pengalaman, mengerjakan projek secara kolektif, dan mempublikasikan karya ilmiah. Strategi itu akan melahirkan tim kerja yang berkarakter terbuka (open mind), mampu bekerjasama, dan melahirkan inovasi teknologi.

 

Barikade Lahir Jawab Kebutuhan Rekayasa Industri Skala Desa

gambar kerja mesin perontok padi untuk pertanian

Inovasi teknologi dapat mendongkrak daya saing masyarakat desa. Inovasi membuat pelaku ekonomi perdesaan semakin produktif, sekaligus menekan biaya produksi. Mutu produk semakin baik dan terjamin. Mereka dapat memutus ketergantungan dukungan alat pada industri berskala besar.

Di bidang agroindustri misalnya, inovasi teknologi dibutuhkan oleh para pelaku bisnis, khususnya di bidang pengolahan pangan dan pertanian. Sebagian besar bahan baku masih dipasok dari wilayah perdesaan. Kondisi ini menjadi modal dasar pengembangan industri skala desa.

Peran para rekayasawan sangat menentukan dalam mengembangan inovasi teknologi. Universitas, politeknik, maupun sekolah kejuruan sebaiknya membuka kerjasama dengan para pelaku ekonomi perdesaan supaya rekayasa teknologi yang mereka lakukan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kerjasama itu akan mempersempit kesenjangan antara inovator/rekayasawan dan kebutuhan pelaku bisnis perdesaan.

Selain itu, desa dapat mengembangkan potensi warganya yang bergerak di dunia bengkel maupun permesinan. Ide itu melahirkan Barikade atau Bengkel Rekayasa Industri Skala Desa. Gerakan ini menghimpun para praktisi dan rekayasawan, baik dari dunia kampus maupun praktisi “jalanan” untuk berkolaborasi menjawab kebutuhan alat/mesin produksi.

Univesitas, Politeknik maupun sekolah memiliki bengkel yang dapat dimanfaatkan untuk berkreasi, ujicoba, termasuk produksi alat atau mesin yang menunjang dunia usaha. Apabila kerjasama itu berlangsung maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan besar, baik dari segi pengembangan keilmuan, ilmu terapan, maupun secara ekonomi.

Gerakan Desa Membangun (GDM) menjadi rumah besar bagi ide kreatif tersebut untuk pemberdayaan masyarakat desa.