Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Ekologi

PENGANTAR

 Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah ber­kembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pen­dahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelan­jutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai “suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk me­menuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi”(Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). 

Bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangun­an. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/per­luasan (expansion) atau peningkatan (improvement) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Munculnya isu pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan seiring dengan gagasan pembangunan berkelanjutan. Munculnya strategi pembangunan  berkelanjutan (sustainable development), sekitar tahun 1970-an seiring dengan merebaknya masalah lingkungan. Hal ini ditandai dengan paradigma pembangunan ekonomi konvensional dengan mengejar pertumbuhan ekonomi semata, namun melahirkan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam (SDA). Karena itu, pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang  berkelanjutan menjadi penting untuk dikaji. Deklarasi Stockholm 1972 menuju Rio de Janeiro 1992, sampai dengan Rio + 10 di Johanesburg 2002, menekankan perlunya koordinasi dan integrasi SDA, SDM, dan sumber daya buatan dalam setiap pembangunan nasional, dengan pendekatan kependudukan, pembangunan, dan lingkungan sampai dengan integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, tiga pilar pembangunan berkelanjutan adalah masyarakat (society), lingkungan (environment), dan ekonomi (economy).

Dalam pembangunan berkelanjutan, SDA tidak hanya sekedar dieksploitasi untuk mengejar nilai ekonomis saja, melainkan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup. Artinya, dalam konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang berwawasan lingkungan, memerlukan upaya yang sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup sering pula dikemukakan sebagai pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pentingnya pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan, setidaknya terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yakni:
(1) pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana;
(2) pembangunan berkesinambungan sepanjang masa; dan
(3) peningkatan kualitas hidup generasi.

Perhatian yang lebih besar terhadap lingkungan hidup sebenarnya adalah bagian dari perjalanan ke arah pembangunan yang berkualitas, suatu pembangunan yang tidak hanya mengejar jumlah tetapi menuju mutu. Yang terpenting bukan hanya seberapa besar kemakmuran material bisa dicapai tetapi bagaimana mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Hanya dalam iklim pembangunan yang demikianlah kelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup mampu menjelma dalam kemauan politik yang kuat dan didukung oleh semua kalangan utamanya para pelaku pembangunan di desa.

Di Indonesia, seiring dengan perkembangan dan perubahan tatanan kehidupan bangsa yang sesuai dengan tuntutan rakyat, mengharuskan pemerintah melakukan perubahan dan penyesuaian kebijaksanaan, salah satunya kebijaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kebijaksanaan itu mengarahkan kepada perkembangan yang berkelanjutan, mewujudkan integritas dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan pada kelestarian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya dengan mengintegralkan semua komponen. Aktivitas masyarakat sendiri menjadi salah satu faktor yang signifikan yang mempengaruhi keberlangsungan hidup suatu ekosistem. Oleh karena itu sering dikatakan  bahwa manusia (penduduk) memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, sebagai pendukung pendorong pembangunan (dalam artian insan lingkungan) yang bertindak memperhatikan lingkungan dan keberlangsungan hidupnya, dan di lain sisi, manusia ialah beban dari  pembangunan itu sendiri. Artinya, jumlah penduduk yang besar semakin membebani pembangunan khususnya pembangunan lingkungan hidup. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya-upaya pemberdayaan yang berbasis pada masyarakat di suatu daerah secara sistematis dan terencana dengan baik dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kemitraan di dalam masyarakat itu sendiri; menumbuhkembangkan kemampuan dalam lingkungan masyarakat di sekitar; meningkatkan daya tanggap masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial terhadap lingkungan mereka; dan memberikan kontribusi saran dan pendapat juga informasi lingkungan yang bermanfaat  bagi kelestarian lingkungan hidup setempat. Pentingnya keterlibatan masyarakat bukan sekadar objek, melainkan sekaligus subjek dalam mencapai kelestarian lingkungan hidup. Artinya, warga desa sebagai bagian dari masyarakat berhak untuk berperan serta dan ambil bagian dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana tercermin dalam Pasal 5, ayat 1, 2 dan 3, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan.

Keterlibatan warga desa sebagai kesatuan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup sejalan dengan  pendekatan dalam pembangunan dengan pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia (people-centered development).

Pendekatan ini telah mengundang kebangkitan kembali dengan semangat baru yang lebih bersifat partisan pembangunan masyarakat. Pendekatan pembangunan seperti ini merupakan suatu elemen dasar dari suatu strategi  pembangunan yang lebih luas, bertujuan untuk mencapai suatu transformasi berdasarkan nilai-nilai yang berpusat pada manusia dan potensi-potensi yang ditawarkan oleh teknologi maju berdasarkan informasi. Pembangunan yang berpusat pada manusia, memandang manusia sebagai warga masyarakat, sebagai fokus utama maupun sumber utama  pembangunan, dan nampaknya dapat dipandang sebagai suatu strategi alternatif pembangunan masyarakat yang menjamin komplementaritas dengan pembangunan bidang-bidang lain, khususnya bidang ekonomi. Paradigma ini memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek tetapi sebagai subyek yang menentukan tujuan yang hendak dicapai, menguasai sumber sumber, mengarahkan proses yang menentukan hidup dan perilaku mereka. Paradigma ini adalah suatu perspektif atau pandangan environment development dalam konteks pemberdayaan masyarakat yang memberikan ruang gerak yang sangat penting sebagai kekuatan di luar Negara, dalam hal ini masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk proaktif dalam proses pembangunan lingkungan hidup. Peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok perlu diberdayakan. Adapun organisasi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah organisasi yang berpotensi sebagai wadah informasi dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu kelompok tani, LSM yang ada, satuan satuan masyarakat adat, dan kelompok masyarakat konservasi. Hal ini dikarenakan organisasi tersebut selain membantu pemerintah, dapat pula berfungsi sebagai agen pembaharu dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam usaha pemberian peran secara nyata oleh pemerintah terhadap masyarakat dan keterlibatannya terhadap proses pembangunan lingkungan dapat diwujudkan dengan cara dilibatkannya masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan hingga evaluasi pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mempunyai kepedulian dan rasa memiliki atas setiap program pembangunan terutama yang berorientasi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat dan lingkungan. Maksud yang lain adalah agar ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dapat dikurangi karena tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam menjamin kesuksesan, kesinambungan dan pengembangan program yang dibuat oleh pemerintah. Dalam kaitan ini peran masyarakat secara individu dan kelompok adalah perpanjangan tangan pemerintah sebagai agen pembaharu, yang pada akhirnya melalui kelompok inilah dimulai perubahan budaya dan perilaku masyarakat dari yang acuh tak acuh menjadi masyarakat yang peduli dan sadar lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan berwawasan lingkungan, mau tidak mau, adalah merupakan keharusan bagi pemerintah ataupun masyarakat.

Kita bisa melihat bentuk nyata pada Program Menabung Pohon oleh Direktorat Lingkungan Pertamina Foundation yang ikut berperan aktif dalam menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan, khususnya di wilayah binaannya. Pentingnya peran tersebut sejalan dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di desa, yang sebagian besar memanfaatkan dan menggantungkan pada SDA yang tersedia. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi SDA sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, sekaligus sumber kehidupan masyarakat, Direktorat Lingkungan Pertamina Foundation perlu membangun komitmen bersama untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan agar sesuai dengan visi, misi dan tata nilai pada Pertamina Foundation.

Ada beberapa hal yang ingin dicapai dalam Program Menabung Pohon, selain meningkatkan oksigen (O2), keberlangsungan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan juga mendorong meningkatnya pembangunan desa yang meliputi :

  • Perekonomian Desa
    Meningkatkan penghidupan masyarakat dan pembangunan sarana ekonomi berbasis potensi lokal, pengembangan usaha mikro, kelembagaan ekonomi dikaitkan dengan sumber daya manusia.
  • Sosial Budaya Desa
    Pembangunan pendidikan, sosial, dan penguatan adat istiadat dalam ragka pengembangan partisipasi masyarakat.
  • Mitigasi bencana
    Penataan ruang desa dengan fungsi khusus yaitu mitigasi bencana berupa pembangunan daerah rawan bencana dan tempat untuk menampung pengungsi ketika terjadi bencana.
  • Lingkungan hidup
    Penataan lingkungan yang menjaga keseimbangan holistik antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung dalam upaya menjaga pelestarian alam sebagai penghidupan sebagian besar masyarakat. Penataan dilakukan juga terhadap pengelolaan di sekitar sektor pertanian termasuk perkebunan, dan kehutanan  untuk meminimalisasi ketidakseimbangan desa.

PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang di sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai sutu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 214 tentang Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 114 ayat (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut pasal 116 ayat (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa, bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Tujuan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut:

  • Mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan;
  • Menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan Pembangunan Daerah;
  • Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran Pelaksanaan dan Pengawasan;
  • Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
  • Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya desa secara efisien dan efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

Kebijakan perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman-pedoman dan ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan pelaksanaan(memanage) pembangunan desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat, antara lain :

  • Produktifitas kegiatan ekonomi seperti pertanian dan peternakan mengalami peningkatan;
  • Proses produksi sedang mengalami perubahan cukup berarti melalui adaptasi teknologi;
  • Komersialisasi sudah cukup tinggi.
    Pasar digunakan untuk menjual hasil dan membeli input produksi.
  • Penggunaan tenaga kerja luar dan adanya pasar upah tenaga kerja makin berkembang;
  • Pemanfaatan teknologi baru;
  • Produksi berorientasi pasar.
    Sebagian besar dijual untuk pasar sehingga jenis komoditas yang diproduksi selalu disesuikan dengan keadaan harga pasar.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Bertolak dari uraian di atas Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan untuk memberdayakan untuk memberdayakan dan memantapkan serta menguatkan Pemerintahan Desa. Kebijakan dimaksud antara lain:

  • Pemantapan kerangka aturan;
  • Penataan kewenangan dan standar pelayanan minimal Desa;
  • Pemantapan kelembagaan;
  • Pemantapan administrasi dan keuangan Desa;
  • Peningkatan sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan desa dan;
  • peningkatan kesejahteraan para penyelenggara pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, program prioritas yang hendaknya sangat penting dilakukan meliputi :

  • Pemantapan kerangka aturan.
    Lingkup kegiatannya yaitu mempercepat penyelesaian Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan prinsip keanekaragaman, demokratisasi, otonomi serta partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
  • Penataan Organisasi dan kewenangan.
    Lingkup kegiatannya yaitu penataan Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa beserta kewenangan yang harus dimilikinya.
  • Pemantapan sumber pendapatan dan kekayaan desa.
    Lingkup kegiatannya yaitu penataan manajemen perimbangan keuangan antara Kabupaten/Kota dengan Desa terutama mengenai alokasi dana desa.

Bahwa berbicara mengenai pembangunan artinya kita berbicara mengenai perubahan, kemajuan masyarakat, kemajuan teknologi, perluasan wawasan dan pola pikir masyarakat, perilaku dan gaya hidup masyarakat. Dan semua itu tidak lepas dari yang namanya proses perluasan, proses peningkatan, baik itu untuk kepentingan masyarakat maupun diri sendiri.

 

Referensi :
1. https://facilitatortrainingpf.wordpress.com/2015/04/22/perencanaan-pembangunan-desa-berbasis-lingkungan/
2. Frank, Andre Gunder. (1984). “Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi”. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
3. Galtung, Johan. (1980). “Why the Concern with Ways of Life”, GDIP Project, Oslo: United Nation University.

Penulis: Dodiet Prasetyo

Lahir di Malang (Jawa Timur), lulusan Sarjana (S1) Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Malang (2003). Kini bekerja sebagai abdi desa (Kepala Desa) di Pemerintah Desa Wlahar Wetan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas.

2 thoughts on “Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Ekologi”

  1. tulisan yang bagus untuk mengupas tentang sisi paradok pembangunanisme yang acapkali tidak cukup ramah pada lingkungan. Penulis ingin menawarkan gerak pembangunan yang berwajah lebih berwawasan ekologi untuk mewujudkan harmonisasi mikrokosmos dan makrokosmos. Salut pada pak kades dodit yang masih mampu menulis di sela-sela kesibukannya menata desa

  2. Perencanaan pembangunan desa bisa dibangun dengan basis tematik berdasarkan isue lokal. Isue lokal adalah sebuah Diskursif.

    Diskursus yg berkembang di ranah publik desa pada dasarnya bagian dari proses komunikasi politik, yang perlu didorong kedalaman ruang pengambilan keputusan di musyawarah desa.

    Ekologi sebagai basis data perlu diperkuat dalam model tata ruang yg menggambarkan hubungan antar sektor dengan berbagai pendekatan PRA, seperti bagan alir sungai, bagan alir produk berbasis SDA, pemetaan Kelompok Usaha berbasis pengelolaan SDA, sehingga alhasil diperoleh data terintegrasi yg tidak lagi abaikan terhadap kehidupan ekosistem.

    Perencanaan basis ekologi perlu dituangkan dlm pemetaan tutupan lahan atau ruang pemanfaatan lahan. Kalender pertanian tanam, panen, potensi sebaran penyakit dan hama tanaman, juga kalender budaya terkait ritual budaya adat istiadat dlm tata kelola pertanian, perkebunan dll.

    Tetapi jangan lupa perencanaan basis ekologi mesti konsisten dengan penawaran visi dan misi yg di rumusan. Sehingga program kegiatan mampu menggambarkan arah kebijakan yg bersifat melindungi ekosistem, pengembangan ekologi serta investasi ekologi.

    Untuk membangun Sinergitas perencanaan pembangunannya maka dipastikan proses penyelarasan dengan arah kebijakan Kabupaten terkait pembangunan ekologi yg berhubungan dinas atau lintas dinas terkait atau program prioritas SKPD Kabupaten, hal ini menjadi penting untuk akselerasi percepatan dukungan kegiatan yang fokus ekologi sebagai isue utama.

    Ok Siip untuk Desa Wlahar Wetan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *