Jalan Pedesaan Sebagai Dasar Penyediaan Ruang Publik Yang Nyaman

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, baik yang berada pada permukaan tanah maupun di atas atau di bawah permukaan tanah dan/atau air. Pembangunan jalan sendiri saat inipun belum sepenuhnya merata di seluruh pelosok daerah di indonesia.

Sering dong sekarang ini hampir setiap hari di berbagai media kita dengar keluhan seperti, “Aduh, ini pemerintah kerjaannya ngapain aja sih. Jalan kok sempit-sempit, sering rusak, mana belum diaspal lagi”

Pemerintah memang yang paling berandil besar terhadap kondisi tersebut, tapi jangan lupakan juga bahwa ternyata peran kita sebagai masyarakat tidak kalah penting. Dalam bentuk apa?

Bisa dalam bentuk mendukung keamanan ketika proyek pengerjaan jalan dilakukan, atau kooperatif ketika terjadi pembebasan lahan. Semua memang bisa dinegosiasikan, tapi jangan egois dan memperhatikan kepentingan individu semata.

Trend pembangunan jalan pun terus meningkat, jika sebelum reformasi tercatat jalan yang belum diaspal lebih banyak daripada yang telah diaspal, ternyata kini sudah berubah. Dari data yang diambil dari BPS, ternyata jalan yang diaspal untuk seluruh wilayah Indonesia totalnya sepanjang 295.968 km. Jauh lebih panjang dibandingkan ruas jalan yang belum terkena aspal yaitu 221.695 km.

Namun demikian, data di atas wajib menjadi perhatian kita bersama, agar kondisinya merata di seluruh Indonesia. Coba deh kita lihat fakta di lapangan, kenyataannya jalan yang masih jauh dari syarat layak terkumpul di bagian timur Indonesia, yaitu di daerah kota Jayapura (Provinsi Papua) dan kota Sorong (Provinsi Papua Barat). Bisa dibilang ketidaklayakan jalan inilah yang menjadi biang keladi tingginya harga barang di kawasan bumi cendrawasih.

Jalan Menuju Perdesaan

Nah, sekarang kita ngobrolin kondisi jalan di desa-desa yuk. Sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab dengan pembangunan di desa?

Dari informasi yang diambil dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pembinaannya sebenarnya ada di tangan Bupati. Tapi sekarang dengan adanya dana desa yang dikucurkan pemerintah dari APBN, maka Kepala Desa diperbolehkan mengajukan anggaran yang dimuat dalam APBDes untuk membangun jalan di perdesaan.

Meski penuh dengan pro kontra kehadiran dana desa, efek positifnya cukup terasa. Di beberapa daerah di Jawa, sebut saja ngawi yang minggu lalu saya kunjungi, jalan menuju pedusunannya sudah diperbaiki dengan paving blok.

Jelas belum merata, karena dana desa baru memasuki tahun kedua. Kepala Desa di seluruh Indonesia pun masih berproses dalam cara menggunakannya, prinsipnya sepanjang dana desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sangat diperbolehkan bahkan didukung.

Apabila kita ngomongin masalah infrastruktur jalan yang sangat klasik ini, maka yang pertama disentuh tidak akan jauh-jauh dari manusianya. Bukan hanya perbaikan dari sisi aparat yang memang mutlak dilakukan, tetapi juga dari warga sekitar.

Pemerintah wajib turun hingga ke lapisan masyarakat paling dasar, beri mereka pengertian apa manfaat yang diperoleh jika jalan itu dibangun. Misalnya, bisa menambah penghasilan warga karena dapat berjualan, dan lain sebagainya.

country-lane-2089645_1280

“Tidak semua lokasi bisa menggunakan feasibility study ketika membangun jalan. Kalau itu dilakukan, kasihan daerah-daerah yang tidak feasible”

Sedikit banyak saya setuju dengan peryataan tersebut, karena pada kenyataannya konsep feasibility study akan susah diterapkan di daerah terpencil seperti di desa. Katakanlah di wilayah papua yang saat ini nilai ekonominya rendah. Jika menggunakan feasibility study, ada kemungkinan pembangunan jalan akan mangkrak karena tidak feasible.

Ingat bahwa yang paling utama adalah terpenuhinya pelayanan publik. Sepanjang itu terpenuhi, maka pembangunan di tempat yang tidak feasible secara ekonomi pun seharusnya tidak masalah.

Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan untuk peningkatan berbagai akses kepentingan. Jalan desa seyogyanya bisa mengakomodir sebuah ruang manouver kendaraan saat membelok di tikungan atau persimpangan, sehingga dasar penyediaan ruang publik yang nyaman dan aman bagi kebutuhan masyarakat perdesaan bisa terpenuhi dengan baik.

Penulis: Dodiet Prasetyo

Lahir di Malang (Jawa Timur), lulusan Sarjana (S1) Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Malang (2003). Kini bekerja sebagai abdi desa (Kepala Desa) di Pemerintah Desa Wlahar Wetan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas.

4 thoughts on “Jalan Pedesaan Sebagai Dasar Penyediaan Ruang Publik Yang Nyaman”

  1. Banyak di desa yang memilih pembangunan memakai jalan cor. Tapi kalau saya melihat di jogja, ada bagusnya juga memakai paving blok. Kalau rusak gampang buat diganti. Udah gitu bisa digeser lagi jalannya.

  2. Ini permasalahan kepemimpinan di daerah…tidak cukup dg kepala desa yg baik klo ternyata kpl daerahnya tidak mendukung…banyak kpl daerah yg hanya butuh dukungan suara pd saat pilkada ttp kmdn ditinggalkan bgt sj…
    Berikan hak atas kewenangan lokal desa sesuai undang2 no 6 agar ketergantungan desa ttg kebijakan kpl daerah dpt dilakukan sendiri oleh desa dan daerah bisa sharing pembiayaan …
    Lalu kapan dan siapa yg paling wajib menghadirkan kesejahteraan rakyat klo keadilan kewenangan tdk pernah terlaksana…inilah penyebab mengapa warga masyarakat suka marah kpd kpl daerahnya…”keadilan” sila kelima pancasila…

  3. Setuju.Pembangunan sarana infrastruktur desa khususnya jalan masih dalam skala prioritas tertinggi di desa q.Dan ini membutuhkan kerjasama pihak aparat pemdes dan juga peran penting dari masyarakat itu sendiri.desa selalu di indentikan dengan sifat kegotongroyongannya.dari sinilah membangun desa akan lebih terarah.merdesa…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *